CIMAHI, Investigasi 86 News – DPRD Kota Cimahi mulai mematangkan arah pembangunan hukum daerah tahun 2027. Sebanyak 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ditetapkan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Penetapan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, memberikan kepastian hukum, sekaligus menjawab berbagai kebutuhan dan persoalan masyarakat.
Penetapan Propemperda berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kota Cimahi di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Jalan Hj. Djulaeha Karmita Nomor 5, Kecamatan Cimahi Tengah, Rabu (4/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kota Cimahi H. Edi Kanedi, didampingi Wakil Ketua II H. Nabsun. Hadir pula Wali Kota Cimahi Ngatiyana, jajaran Forkopimda, para asisten daerah, kepala perangkat daerah serta undangan lainnya.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cimahi, Yun Susilowati, menyampaikan laporan hasil pembahasan dan penyusunan Propemperda 2027.
Adapun 16 materi Raperda yang masuk dalam prioritas pembentukan peraturan daerah tahun 2027 meliputi:
1. Pemberian penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan lembaga.
2. Perubahan atas Perda Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan.
3. Pencegahan dan penanganan perilaku seksual berisiko.
4. Penyelenggaraan keolahragaan.
5. Pencabutan Perda Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Pencabutan Perda Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016.
7. Pencabutan Perda Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
8. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
9. Pencabutan Perda Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2017.
10. Pencabutan Perda Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
11. Pencabutan Perda Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pasar Pemerintah.
12. Perubahan atas Perda Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
14. Pembentukan Dana Cadangan.
15. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
16. APBD Tahun Anggaran 2028.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah tidak boleh sekadar mengejar target jumlah regulasi. Setiap Raperda harus memiliki urgensi yang jelas, didukung kajian matang, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi, sehingga aturan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat diterapkan secara efektif.
Menurut Ngatiyana, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam melahirkan produk hukum yang berkualitas, tidak tumpang tindih, serta mampu mendukung pembangunan Kota Cimahi.
Dengan ditetapkannya 16 Raperda dalam Propemperda 2027, diharapkan pembentukan regulasi daerah tidak hanya menjadi agenda legislasi tahunan, tetapi juga menjadi landasan kuat untuk mewujudkan Kota Cimahi yang semakin maju, tertata, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
(Anas)
Social Header