CIMAHI, Investigasi 86 News — Memasuki tahun kedua kepemimpinan Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Cimahi meminta Pemerintah Kota Cimahi membuka secara transparan capaian 17 program strategis yang menjadi bagian dari janji politik pasangan tersebut pada Pilkada 2024.
Ketua Harian PSI Kota Cimahi, Leonardo, mengatakan sejumlah program pemerintah patut diapresiasi karena telah berjalan. Di antaranya pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, peningkatan layanan kesehatan, program 10.000 SDM siap kerja, serta pengelolaan sampah berbasis teknologi.
Namun, menurut Leonardo, peluncuran program tidak cukup dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan. Masyarakat, kata dia, perlu memperoleh informasi yang terukur mengenai sejauh mana setiap janji politik telah direalisasikan dan dirasakan manfaatnya.
“Bagi kami, persoalannya bukan sekadar apakah program tersebut sudah diluncurkan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, sudah sejauh mana target janji tersebut benar-benar tercapai dan dirasakan masyarakat?” ujar Leonardo saat diwawancarai Kabaran Jabar, Selasa (6/10/2026).
Leonardo mencontohkan program 10.000 SDM siap kerja yang memiliki target pelaksanaan selama lima tahun. Menurutnya, Pemerintah Kota Cimahi perlu menyampaikan data secara terbuka mengenai jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan, memperoleh sertifikasi, hingga yang benar-benar terserap ke dunia kerja.
“Publik berhak mengetahui, sampai saat ini sudah berapa orang yang mengikuti pelatihan, berapa yang mendapatkan sertifikasi, dan berapa yang benar-benar terserap ke dunia kerja,” katanya.
Hal serupa, lanjut Leonardo, perlu dilakukan terhadap program BEWARA yang memiliki target 10.000 penerima manfaat. Pemerintah dinilai perlu menyampaikan informasi terukur mengenai jumlah penerima manfaat, besaran anggaran, serta distribusi program tersebut.
PSI Kota Cimahi juga menyoroti program 100 event kreatif. Leonardo menilai evaluasi program tersebut seharusnya tidak berhenti pada jumlah kegiatan yang telah diselenggarakan.
Menurutnya, pemerintah perlu mengukur dampak kegiatan terhadap pelaku UMKM, ekonomi kreatif, komunitas seni, anak muda, serta potensi ekonomi daerah.
“Yang perlu kita ukur bukan hanya jumlah kegiatan yang diselenggarakan, tetapi apakah kegiatan tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap pelaku UMKM, ekonomi kreatif, komunitas seni, anak muda, dan potensi daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, PSI Kota Cimahi menilai masih terdapat sejumlah janji politik yang menurut mereka belum dapat dikatakan terealisasi secara penuh. Salah satunya terkait revitalisasi Stadion Sangkuriang.
Leonardo mengatakan pemerintah masih menyampaikan target pembangunan dan pengembangan stadion tersebut ke depan. Karena itu, pihaknya meminta setiap program dievaluasi berdasarkan tahapan dan capaian yang dapat diukur.
“Kami tidak ingin terjebak pada narasi bahwa seluruh janji politik sudah gagal. Itu tidak sesuai dengan fakta. Tetapi kami juga tidak ingin masyarakat hanya diberikan daftar program dan seremoni peluncuran tanpa mengetahui capaian konkretnya,” tegas Leonardo.
Minta Dashboard Capaian Dibuka ke Publik
PSI Kota Cimahi selanjutnya meminta Pemerintah Kota Cimahi menyediakan dashboard atau laporan evaluasi 17 janji politik secara berkala yang dapat diakses masyarakat.
Menurut PSI, setidaknya terdapat lima informasi yang perlu dibuka untuk setiap program, yakni:
Target akhir program.
Target yang harus dicapai pada 2026.
Target pada 2027.
Realisasi program sampai saat ini.
Anggaran yang telah digunakan serta jumlah masyarakat penerima manfaat.
“Menurut kami, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya berapa banyak program yang diluncurkan, tetapi berapa banyak target yang benar-benar selesai dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata Leonardo.
Leonardo menegaskan PSI Kota Cimahi akan tetap memberikan apresiasi apabila pemerintah berhasil memenuhi janji politiknya. Namun, pihaknya juga menyatakan akan terus mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan program dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat.
PSI berharap keterbukaan data tersebut dapat menjadi instrumen evaluasi bersama antara pemerintah, DPRD, organisasi masyarakat, media, dan masyarakat Kota Cimahi.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui nama dan jumlah program yang dijalankan, tetapi juga dapat melihat secara konkret target, progres, penggunaan anggaran, serta manfaat yang dihasilkan dari setiap program strategis Pemerintah Kota Cimahi.
Anas
Social Header