Reses di Sumpiuh: Andri Kusmayadi Kritik "Ikat Pinggang" Anggaran yang Cekik Aspirasi Rakyat

 

INVESTIGASI 86 NEWS || BANYUMAS

Di tengah bayang-bayang krisis anggaran yang menghantui Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2026, Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Fraksi PDI Perjuangan, Andri Kusmayadi, S.T., menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan efisiensi yang dianggap mulai tidak masuk akal.

Hal ini mengemuka dalam kegiatan Reses masa persidangan yang digelar di Pendopo Surya Kusuma Yuda, Kecamatan Sumpiuh, Jumat (6/2/2026). Di hadapan konstituen dari Dapil 3 (Tambak, Sumpiuh, Kemranjen), terungkap bahwa kebijakan pengetatan anggaran kini bahkan menyentuh hak-hak dasar operasional pelayanan masyarakat.

Kondisi memprihatinkan diungkapkan oleh Camat Sumpiuh, Pujarseno. Ia memaparkan bahwa tahun 2026 menjadi tahun yang "dingin" bagi birokrasi akibat pemotongan anggaran besar-besaran.

“Anggaran negara saat ini sangat terbatas. Bahkan untuk sekadar rapat koordinasi pun, penyediaan konsumsi sudah tidak diperbolehkan. Ini gambaran nyata betapa sulitnya kondisi keuangan pemerintah saat ini,” ungkap Pujarseno di hadapan ratusan kader dan tokoh masyarakat.

Kondisi ini memicu pertanyaan besar: Sejauh mana pemerintah daerah mampu menyerap aspirasi jika untuk berkoordinasi saja fasilitasnya dipangkas habis?

Andri Kusmayadi: Struktur Partai Jangan Jadi Ban Serep Pemilu

Menanggapi situasi tersebut, Andri Kusmayadi menegaskan bahwa dalam kondisi "krisis" seperti ini, fungsi pengawasan DPRD dan militansi kader partai diuji. Ia menolak keras jika efisiensi anggaran dijadikan alasan bagi pemerintah untuk abai terhadap kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah.

“Reses ini bukan sekadar formalitas. Di saat anggaran negara sedang sulit, wakil rakyat harus lebih keras bersuara. Kita tidak boleh membiarkan persoalan kesehatan, sosial, dan ekonomi warga terbengkalai hanya karena alasan efisiensi,” tegas Andri.

Ia juga menyentil pola kerja struktural partai yang seringkali hanya terlihat aktif menjelang kontestasi politik. Andri menuntut kader PDI Perjuangan untuk menjadi "mata dan telinga" yang aktif melaporkan ketidakadilan di masyarakat setiap hari, bukan sekadar mesin politik lima tahunan.

Menyadari keterbatasan APBD Kabupaten yang sedang "sekarat", Andri Kusmayadi menawarkan solusi melalui penguatan jejaring legislatif secara vertikal.

"Kalau di kabupaten terbentur anggaran, kita punya jalur ke provinsi bahkan pusat. Jangan diam. Manfaatkan saya untuk membangun komunikasi lintas tingkatan agar persoalan di Sumpiuh, Tambak, dan Kemranjen tetap mendapatkan solusi konkret, bukan sekadar janji di atas kertas efisiensi," tambahnya.

Kegiatan reses ini ditutup dengan desakan agar Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan evaluasi total terhadap pos-pos belanja yang tidak produktif, alih-alih memangkas anggaran yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dan kegiatan konsolidasi demokrasi di tingkat akar rumput.

Red/Shlh