Kampar Darurat Integritas: GERAM Kepung Kejati Riau, Bongkar Skandal "Anggaran Siluman" Kendaraan Dinas Rp4 Miliar

 

INVESTIGASI 86 NEWS || PEKANBARU 

Gerakan Aktivis Mahasiswa (GERAM) Provinsi Riau resmi menabuh genderang perang terhadap praktik dugaan korupsi yang mengakar di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kampar. Dalam waktu dekat, massa GERAM dipastikan akan membanjiri jalanan dan mengepung kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk mendesak pengusutan tuntas atas aroma busuk pengelolaan anggaran negara di Negeri Serambi Mekkah tersebut.

Fokus utama tuntutan mereka adalah membengkaknya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas tahun 2024 di Bagian Umum Setda Kampar yang menyentuh angka fantastis: lebih dari Rp4 miliar.

Logika Publik Dilukai, Anggaran Rakyat Dirampok

Koordinator Lapangan GERAM, Diki Syahputra, menyatakan bahwa angka Rp4 miliar untuk sekadar "servis dan pajak" adalah penghinaan terhadap logika publik di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.

"Ini bukan sekadar angka, ini adalah bentuk perampokan uang rakyat yang sistematis! Bagaimana mungkin biaya pemeliharaan kendaraan bisa menelan biaya miliaran rupiah sementara infrastruktur jalan di Kampar banyak yang hancur? Kami menduga ini adalah 'anggaran siluman' yang dikelola tanpa transparansi sedikit pun," tegas Diki dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/2/2026).

GERAM membedah data yang menunjukkan kejanggalan akut:

Rp1,6 Miliar lebih dialokasikan hanya untuk kendaraan dinas perorangan dan jabatan.

Rp2,4 Miliar lebih untuk operasional yang melonjak secara tidak wajar.

Gurita Korupsi: Dari Kendaraan Hingga SPPD Fiktif

Tak berhenti di urusan otomotif, GERAM juga mencium aroma penyimpangan pada pos anggaran lain di Bagian Umum Setda Kampar sepanjang 2023–2025. Mulai dari pengadaan makan-minum yang diduga "digelembungkan" hingga praktik klasik Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

"Kami melihat ada pola korupsi yang terstruktur dan masif. Bagian Umum Setda Kampar seolah menjadi 'sapi perah' oknum tertentu. Ini sudah masuk kategori kejahatan luar biasa terhadap keuangan daerah," tambah Diki.

Pernyataan Sikap dan Tuntutan GERAM:

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, GERAM menyatakan sikap tegas:

Mendesak Kejati Riau untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Bagian Umum Setda Kampar atas dugaan penyimpangan anggaran tahun 2023-2025.

Menuntut Bupati Kampar untuk segera mencopot Kepala Bagian Umum Setda Kampar. Mempertahankannya sama saja dengan memelihara "benalu" dalam birokrasi.

Meminta Transparansi Total kepada publik mengenai rincian unit kendaraan yang dibiayai. Rakyat berhak tahu ke mana setiap rupiah pajak mereka mengalir.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi para koruptor untuk tidur nyenyak. Jika Kejati Riau lamban dan hanya diam, maka kekuatan massa yang akan berbicara di jalanan. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai ada yang memakai rompi oranye!" tutup Diki dengan nada tinggi.

Publisher Red