INVESTIGASI 86 NEWS || MUARAENIM
Maraknya pemberitaan mengenai dugaan proyek infrastruktur yang dikerjakan "asal-asalan" di Kabupaten Muara Enim memantik reaksi keras dari praktisi dan pengawas kebijakan publik. Menanggapi fenomena yang viral di media sosial tersebut, Ketua DPW Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah Indonesia (LPKPI) RI Sumatera Selatan, Zul Padlil Azim, S.Pd., angkat bicara dengan memberikan tuntunan strategis demi menyelamatkan uang negara. Jum'at 26 Desember 2025.
Zul Padlil menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar menyerap anggaran, melainkan tentang kualitas jangka panjang yang dapat dinikmati masyarakat. Ia membedah langkah-langkah preventif dan kuratif yang harus diambil oleh kedua belah pihak: Pemerintah dan Kontraktor.
Menurut Zul Padlil, pemerintah sebagai pemilik proyek harus memperketat tiga aspek utama:
Perencanaan Matang: Menetapkan standar kualitas yang spesifik dan menyusun dokumen kontrak (SPK) yang komprehensif dengan klausul jaminan kualitas yang ketat.
Seleksi Ketat & Blacklist: "Jangan hanya mencari harga terendah. Pilih kontraktor berdasarkan rekam jejak. Jika terbukti bekerja asal-asalan, jangan ragu untuk memasukkan mereka ke daftar hitam (blacklist)," tegasnya.
Pengawasan Independen: Melibatkan konsultan pengawas pihak ketiga dan melakukan uji laboratorium material secara berkala guna memastikan spesifikasi teknis terpenuhi 100%.
Di sisi lain, Zul Padlil mengingatkan para kontraktor untuk menjaga integritas profesi melalui:
Penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) di setiap tahapan proyek.
Penyediaan SDM yang bersertifikasi dan memiliki kualifikasi teknis yang mumpuni.
Transparansi melalui dokumentasi digital untuk melacak perbaikan secara real-time.
Ajak Masyarakat Jadi Mata dan Telinga Pemerintah.
Salah satu poin paling krusial yang disampaikan Ketua LPKPI Sumsel ini adalah pelibatan masyarakat desa hingga pelosok sebagai pengawas lapangan.
"Setiap dinas terkait harus berani memerintahkan masyarakat untuk ikut mengawasi, mendokumentasikan foto kegiatan dari nol hingga selesai. Rakyat adalah saksi kunci. Jika ada bangunan yang tidak sesuai RAB, jangan dibayar! Putus kontraknya dan jangan gunakan lagi jasanya di masa depan," ujar Zul Padlil dengan nada tegas.
Zul Padlil menutup pernyataannya dengan peringatan keras bagi para oknum kontraktor yang sengaja mencari keuntungan pribadi dengan merugikan anggaran negara.
"Jangan takut untuk transparan. Dengan pengawasan ketat, ruang gerak korupsi akan semakin sempit. Bagi oknum yang merasa kebal hukum dan tetap merugikan negara, kami tidak segan untuk menindaklanjuti dan melaporkannya ke aparat penegak hukum setelah masa perawatan berakhir," tutupnya.
Melalui pernyataan ini, LPKPI RI Sumsel menunjukkan komitmennya sebagai mitra kritis pemerintah yang tidak hanya pandai mengkritik, tetapi juga memberikan solusi teknis demi terciptanya pembangunan yang berkualitas bagi rakyat Sumatera Selatan.
Team PRIMA
Social Header