INVESTIGASI 86 NEWS || TANGERANG
Program angkutan umum bersubsidi Pemkot Tangerang, 'Si Benteng' (Tayo), yang menelan Rp 36 Miliar per tahun dari uang rakyat, kini terkuak sebagai 'Lubang Hitam' APBD yang memuakkan. Dana fantastis ini, alih-alih melayani publik, diduga kuat telah diubah menjadi 'Bancakan Anggaran' yang dinikmati oleh operator dan oknum pejabat tanpa jejak manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Investigasi media dan desakan keras dari lembaga legislatif serta aktivis menemukan pola sistematis manipulasi operasional dan inefisiensi masif yang merugikan keuangan daerah secara brutal. Sabtu, 13 Desember 2025.
Subsidi sebesar Rp 3 Miliar per bulan untuk 80 unit armada 'Si Benteng' adalah pemborosan yang tidak termaafkan.
Minat Masyarakat Nihil: Masyarakat secara tegas menolak armada ber-AC ini, lebih memilih transportasi berbasis aplikasi. Ini adalah bukti telak: skema trayek Dishub gagal total menjangkau rute vital yang dibutuhkan warga.
Armada Kosong, Anggaran Penuh: Pengakuan sopir bahwa armada hanya mengangkut dua hingga lima penumpang adalah aib. Miliaran rupiah dikucurkan untuk bus kosong. Anggota DPRD, Saiful Milah, benar: subsidi ini bukan untuk rakyat, melainkan hanya untuk memperkaya operator dan pihak yang mengawasi
Di tengah kegagalan layanan, muncul dugaan kuat bahwa operator bersekongkol dengan oknum internal untuk memalsukan data operasional demi mencairkan kucuran dana subsidi.
Manipulasi Kilometer Fiktif: Modus 'main angka' dilakukan secara cerdik. Praktik lama (roda digantung agar kilometer berjalan tanpa operasional) kini ditambah dengan Modus Kuasi-Fiktif yang lebih licik: sopir sengaja memutar-mutar di dalam perumahan warga, jauh dari trayek vital, hanya untuk mencapai target 100 KM per hari artifisial. Ini adalah upaya keji untuk mencairkan uang rakyat tanpa memberikan layanan yang semestinya.
Pembayaran Manual: Memuluskan Aksi 'Tilap': Perubahan sistem pembayaran dari QRIS ke manual adalah langkah mundur yang mencurigakan. Kebijakan ini secara sengaja membuka celah lebar untuk manipulasi data penumpang dan transaksi, mempersulit audit, dan berpotensi memuluskan aksi 'menilap' anggaran.
Gagal Kontrol Digital atau Memang Sengaja Membiarkan? Hilangnya sistem GPS berbasis rute dan trayek yang ketat oleh BUMD TNG menjadi kunci. Kegagalan TNG bukan lagi inkompetensi, melainkan dugaan pemulusan laporan fiktif operator yang merugikan keuangan daerah
Sekjen LBH BONGKAR, Irwansyah, S.H., mencium aroma busuk mark-up anggaran yang tak kalah seriusnya.
Perhitungan sederhana menunjukkan keganjilan: dengan asumsi biaya operasional tertinggi Rp 1 Juta per armada per hari, total biaya bulanan seharusnya hanya sekitar Rp 2,4 Miliar.
"Anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 3 Miliar per bulan menyisakan selisih Rp 600 Juta per bulan. Ini adalah pertanyaan krusial! Walikota Tangerang harus jujur dan terbuka, ke mana menguapnya dana publik sebesar Rp 7,2 Miliar per tahun ini?" – Irwansyah, S.H., Sekjen LBH BONGKAR.
Carut-marut tata kelola, pelimpahan tanggung jawab yang kontroversial dari Dishub ke BUMD TNG, lalu dilempar lagi ke pihak ketiga (oknum pengurus Organda), menciptakan ekosistem sempurna untuk korupsi.
Hentikan Subsidi, Audit Total: Jika program ini digratiskan dan peminatnya tetap nihil, program 'Si Benteng' harus segera dihapus dan subsidi Rp 36 Miliar per tahun dialihkan ke sektor yang benar-benar vital, seperti pembenahan Rumah Sakit Umum yang kondisinya 'payah'.
Intervensi APH Segera: Kami menyerukan kepada KPK, Kejaksaan, dan BPK untuk segera melakukan Audit Investigatif menyeluruh terhadap seluruh mata anggaran Dishub dan BUMD TNG. Bongkar tuntas dugaan 'Bancakan' oleh oknum pejabat dan kroninya yang telah merampok dana publik.
Walikota Harus Jujur: Hilangnya Kepala Dinas Perhubungan dari panggilan konfirmasi adalah indikasi kuat adanya upaya penghindaran tanggung jawab. Walikota Tangerang dituntut untuk tampil, jujur, dan menjalankan transparansi publik secara penuh atas skandal alokasi dana Rp 36 Miliar per tahun yang diduga telah menguap ke kantong-kantong pribadi.
Team Redaksi PRIMA
Social Header