INVESTIGASI 86 NEWS || BATAM
Kota Batam kritis, yang selama ini digadang sebagai pusat investasi dan pertumbuhan ekonomi, kini menghadapi darurat baru: maraknya aktivitas perjudian berkedok game player (Gelper). Alih-alih berkurang, praktik ini justru semakin terbuka dan mengakar di berbagai titik. Kondisi tersebut memicu keresahan publik dan mempertanyakan komitmen penegakan hukum di wilayah ini. Rabu, 3 Desember 2025.
Sejumlah lokasi—termasuk kawasan sekitar Dapur 12, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung—dilaporkan masyarakat sebagai pusat aktivitas Gelper yang diduga beroperasi tanpa izin. Warga menilai, keberlangsungan praktik tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan serta lambatnya tindakan aparat penegak hukum (APH).
“Kami sudah berulang kali melapor, tapi aktivitasnya tetap jalan. Seperti tidak ada tindakan nyata. Masyarakat jadi bertanya-tanya, apakah ada pembiaran atau ketidakseriusan dalam penertiban?” ujar seorang warga Dapur 12 yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, Rabu (03/12).
Meski dikemas sebagai permainan hiburan, praktik Gelper di lapangan disebut warga beroperasi layaknya perjudian terselubung. Dampaknya pun tidak ringan: memicu beban ekonomi keluarga, memancing kriminalitas, dan menjadi pemicu keretakan rumah tangga.
Di tengah kondisi ekonomi yang sedang menantang, perputaran uang tidak sehat seperti ini dinilai memperburuk situasi. Publik pun melayangkan kritik kepada aparat kepolisian dan pemerintah daerah—termasuk jajaran kecamatan—yang dianggap tidak optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan sosial, tetapi menyangkut kredibilitas penegakan hukum di Batam. Aktivitas ilegal yang terlihat jelas saja sulit ditertibkan, bagaimana dengan kasus lain yang lebih kompleks?” tegas sumber tersebut.
Warga Batam menuntut langkah tegas dan terukur dari Kapolda Kepulauan Riau serta Pemerintah Kota Batam untuk menghentikan praktik ini, sekaligus mengungkap kemungkinan adanya kelalaian atau unsur pembiaran. Transparansi dalam penindakan dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Hingga laporan ini diterbitkan, pihak Kepolisian Republik Indonesia dan perwakilan Pemerintah Daerah Kota Batam belum memberikan keterangan resmi. Ketiadaan pernyataan ini kembali menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat yang menunggu kejelasan dan keberanian sikap dari pihak berwenang.
Publisher – Red
Social Header